Sang Surveyor

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Sebenarnya terdapat hubungan 
sangat erat antara kepemimpinan 
dan konsepnegara dalam pandangan Islam. 
Penulis pernah mengemukakan 
sumber tertulis(dalil naqli) 
bagi sebuah pandangan Islam. 
Adagium itu adalah 
"Tiada agama tanpa kelompok/masyarakat, 
tiada masyarakat tanpa kepemimpinan dan 
tiada kepemimpinan tanpa sang pemimpin"
(La dina Illa bi jama'atin wa la jama'ata illa bi imamatin wa la imamata illa bi imamin).


Di sini tampak jelas, arti seorang pemimpin bagi Islam, 
ia adalah pejabat yang bertanggungjawab tentang 
penegakan perintah-perintah Islam dan pencegah 
larangan-larangan-Nya (Amar Ma'ruf Nahi Munkar). 
Karenanya, pemimpin dilengkapi dengan kekuasaan efektif,
yang jelas kekuasaan efektif inilah 
yang oleh Munas Ulama tahun 1957 di Medan dinyatakan sebagai "wewenang
kekuasaan efektif" (Sa'ukah).


Karena itulah, Munas tersebut mengatakan bahwa 
Presiden Republik Indonesia adalah 
"penguasa pemerintahan untuk sementara, dengan kekuasaan efektif"
(Waliyyu Al-amri ad-dharuri bi al-Sa'ukah). 
Maksud dari kata "untuk sementara" 
karena ia adalah pengganti Imam yang 
dalam hal ini Kepala Pemerintahan. 
Namun wewenang yang dimilikinya sebagai pengganti Imam 
tidak berdasarkan sumber tertulis (dalil Naqli),
melainkan karena pertimbangan rasional (dalil Aqli), 
yang tidak mengurangi keabsahan kekuasaan itu sendiri. 
Kemudian kata "sementara", artinya sebelum datangnya hari kiamat.
Keputusan Munas di atas, dinyatakan berlaku bagi 
semua Presiden Republik Indonesia; 
namun oleh mereka yang "dibius" oleh konsep Negara Islam,
dinyatakan hanya berlaku untuk Kepresidenan Bung Karno saja.


Dengan demikian, sebuah bukan negara Islam 
dianggap tidak memiliki ajaran tentang 
konsep kepemimpinan yang Islami. Karena itu diandaikan, 
konsep bukan negara Islam seolah-olah 
tidak memiliki konsep Islam tentang kepemimpinan,
dan dengan demikian konsep itu 
tidak memiliki keabsahan dalam pandangan Islam.


Ternyata setelah berjalan puluhan tahun lamanya, 
kini kita mengetahui kenyataan sebenarnya, 
yaitu bahwa kelangkaan konsep Islam tentang negara,
 tidak berarti agama tersebut tidak memiliki 
pandangan tentang kepemimpinan. 
Pandangan ini melihat kepemimpinan menurut Islam 
berlaku untuk kepemimpinan negara (kepemimpinan formal)
maupun kepemimpinan dalam masyarakat(kepemimpinan non-formal). 
Dalam tulisan ini akan ditinjau orientasi minimalnya, 
karena hal-hal lain diserahkan kepada kita untuk merumuskannya.


Dalam pandangan Islam: "orientasi seorang pemimpin 
terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin".
Ini berarti, Islam tidak membeda-bedakan kepemimpinan negara dan 
kepemimpinan masyarakat, juga mengenai bentuk dan batas waktunya. 
Serta tidak memikirkan format kenegaraan atau 
kemasyarakatan yang melatarbelakangi kepemimpinan itu, 
apakah itu imperium dunia, republik negara bangsa atau negara kota. 
Maka dari itu,sia-sia juga jika kita kaitkan langsung 
kepemimpinan di "negara Islam" yang ada dengan proses demokratisasi.
Karenanya, kita lihat sekarang ini kepemimpinan dalam "negara Islam" 
ada yang bersifat otoriter atau demokratis, 
dengan sistem pemerintahan Raja atau Amir, 
kepemimpinan ulama maupun kepemimpinan 
para sesepuh masyarakat (community leaders).
Selama kepemimpinan itu mendatangkan 
kesejahteraan langsung pada masyarakat, 
selama itu pula kepemimpinan yang ada memiliki 
legitimasi dalam pandangan umat Islam.


Namun di sinilah kita sering terjebak, 
yaitu dalam anggapan kesejahteraan di atas 
hanya menyangkut kenyataan-kenyataan lahiriah 
dan angka statistik belaka, seperti kepemilikan benda, 
usia hidup rata-rata dan sebagainya. 
Sering dilupakan, masalah kesejahteraan 
juga menyangkut kemerdekaan berbicara dan berpendapat, 
kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi 
semua warga negara di hadapan undang-undang. 
Hal-hal itu nantinya akan menyangkut kebebasan berorganisasi, 
kebebasan rakyat dalam menentukan bentuk negara 
yang mereka inginkan dan beberapa aspek 
kehidupan agar tercipta rasa keadilan.


Proses peralihan (transisi) kepemimpinan dunia, 
negara dan masyarakat seperti kita lihat dewasa ini, 
masih menimbulkan keresahan. 
Keresahan ini seperti yang menghinggapi negara 
dengan mayoritas warganya yang beragama Islam, 
akibat dari gagalnya upaya-upaya terorisme 
yang terjadi di mana-mana dengan mengatasnamakan Islam. 
Sebenarnya, para pakar masyarakat Muslim di seluruh dunia, 
harus mensosialisasikan pengenalan dan 
identifikasi sebab-sebab utama munculnya terorisme itu. 
Dan bukannya diselesaikan dengan penyerangan dan 
pengeboman seperti yang terjadi di Afghanistan dan 
mungkin sebentar lagi atas Irak. 
Pengeboman itu sendiri secara tidak jujur 
dikemukakan Presiden Amerika Serikat Geogre W Bush Jr 
sebagai upaya menurunkan diktator Saddam Hussein 
dari jabatan kepresidenan di Irak.
Padahal, pertimbangan-pertimbangan geopolitik internasional 
yang membuat Amerika mengambil tindakan terhadap Irak, 
yaitu, karena Saudi Arabia telah "menyimpang" 
dari politik Luar Negeri Amerika Serikat, 
padahal ia adalah penghasil minyak bumi (BBM) 
nomor satu di dunia, maka harus dicarikan kekuatan 
pengimbang terhadapnya. 

Pilihan itu jatuh kepada Irak, 
karena ia adalah penghasil minyak bumi kedua terbesar saat ini. 
Karena Irak di bawah kepresidenan Saddam tidak akan mungkin
mengikuti politik luar negeri AS maka ia harus diganti secepatnya. 
Kalau Saddam dianggap sebagai 'kekuatan jahat' (Evil Force), 
mengapakah hal itu tidak dikenakan atas para 
pemimpin Saudi Arabia? Negara yang tiap tahun menghukum mati 
sekitar dua ribu orang yang dianggap 'kaum oposan'? 
Standar moral ganda (double morality) seperti inilah
yang digunakan para pemimpin seperti Bush saat ini, 
yang membuat istilah 'politik' berpengertian sangat buruk. 
Politik yang oleh mendiang Presiden AS John F Kennedy 
sebagai 'karya termulya', karena menyangkut 
kesejahteraan (lahir dan batin) rakyat.


Kembali pada kepemimpinan Islam, dalam Islam 
kepemimpinan haruslah berorientasi kepada pencapaian 
kesejahteraan orang banyak. 
Sebuah adagium terkenal dari hukum Islam adalah '
kebijakan dan tindakan seorang pemimpin haruslah 
terkait langsung kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpin' 
(Tasharruf Al-Imam Manuthun bi Al-mashlahahAl-Mashlahah Al-'Ammah 
(secara harafiyah, dalam bahasa Indonesia berarti: kepentingan umum).


Karena itu, Islam tidak mempunyai konsep yang pasti (baku) 
tentang kepemimpinan dan bagaimana sang pemimpin ditetapkan. 
Kepemimpinan sebuah organisasi Islam, 
ada yang ditetapkan melalui pemilihan dalam kongres atau muktamar, 
tetapi masih tampak betapa kuatnya factor keturunan dalam hal ini, 
seperti dialami penulis sendiri. 
Baiknya sistem ini, jika orang dengan garis keturunan 
yang mewarisi kepemimpinan, harus membentuk 
kehidupannya sesuai dengan konsep kemaslahatan umat. 
Buruknya, jika pemimpin berdasarkan garis keturunan terpilih, 
padahal pemimpin itu justru tidak memahami tugas dan kewajibannya, 
melainkan hanya asyik dengan kekuasaan dan kemudahan-kemudahan 
yang diperolehnya, maka akan menjadi lemahlah kepemimpinan tersebut. 
Apalagi jika kepemimpinan itu di tangan seorang penakut, 
yaitu pemimpin yang takut kepada tekanan-tekanan dari luar dirinya. 
Memang kedengarannya mudah mengembangkan kepemimpinan dalam kehidupan, 
tetapi sebenarnya sulit juga, bukan?


Jakarta, 17 Februari 2003

(Kedaulatan Rakyat, 21 Februari 2003)


--
"...menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama..."